DPRD Mukomuko minta Pemkab awasi proyek fisik, Foto ( Rangga Pramana)
MUKOMUKO – Berbagai pekerjaan proyek fisik di Kabupaten Mukomuko telah mulai di kerjakan, baik itu bersumber dari DAK, DAU maupun DBH tahun 2024. Agar proyek tersebut terlaksana dengan baik atau selesai tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas pembangunan.
Pemkab diminta untuk tidak mengabaikan pelaksanaan pembangunan fisik pada proyek. Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Mukomuko, Armansyah, ST. Sebagai perwakilan rakyat, dirinya menegaskan bahwa pengawasan maksimal harus dilakukan dan elemen masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi.
‘’Kualitas pekerjaan harus jadi prioritas, terutama kualitas pekerjaan jalan. Kita harap Dinas terkait yang melaksanakan kegiatan fisik agar lebih proaktif mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan,’’ ujar Armansyah.
Menurutnya, pentingnya pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik lebih dioptimalkan untuk mencegah pembangunan fisik yang jumlahnya banyak, namun kualitasnya terabaikan karena pengawasan yang kurang optimal. Dalam hal ini, politisi dari Fraksi Gerindra ini mengajak pihak eksekutif di Kabupaten Mukomuko untuk menggunakan anggaran dengan efektif agar hasilnya lebih maksimal.
Perlu diketahui juga, tambahnya, bahwa capaian tidak hanya dilihat dari target serapan anggaran dan volume pekerjaan di lapangan saja, tetapi juga dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
‘’Pengawasan harus ketat dan benar, terutama pengawas lapangan harus tegas jika menemukan ada kejanggalan atau pelanggaran aturan, beri teguran. Supaya tidak sampai menimbulkan kerugian bagi daerah,’’ ingatnya.
Lebih lanjut Armansyah juga mengingatkan, bahwa pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan menimbulkan dampak kurang baik yang akan dirasakan masyarakat. Jika proyek fisik dikerjakan sembarangan dan kualitasnya buruk, maka masyarakat yang dirugikan karena hasilnya cepat rusak.
Untuk itu, peran dari segenap elemen masyarakat juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengawasan di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu memantau pelaksanaan pembangunan fisik dan tidak melanggar aturan, sehingga hasil pekerjaan benar-benar berkualitas baik.
‘’Intinya jangan sampai proyek fisik dikerjakan sembarangan dan kualitasnya buruk oleh pihak kontraktor. Karena yang dirugikan bukan negara saja, tetapi juga masyarakat yang menikmati hasil pembangunan tersebut,’’ pungkasnya.
