LEBONG – Kontelasi pemilihan kepala desa (kades) di Kabupaten Lebong, tahun ini terancam ditunda. Ini menyusul kabar terkait kesiapan anggaran pilkades, yang bakal di ikuti 65 desa pada Desember mendatang. Dimana teranyar, transfer dana untuk suksesi Pilkades melalui APBD belum dipersiapkan oleh daerah.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDSos) Lebong, Hartoni, SP, M.Si dikonfirmasi tak menampik kabar itu. Ia mengaku, ancang-ancang penyelenggaraan hajat desa ini masih dalam pencairan instrumen. Mengingat kondisi keterbatasan anggaran di daerah.
“Kami masih mencari instrumen yang terbaik. Salah satunya konsulidasi dan mencermati penyelenggaraan Pilkades di daerah tetangga. Selanjutnya baru akan kembali di bahas di daerah,” ungkapnya.
Disinggung soal penempatan Pjs kepala desa, sembari penetapan jadwal? Hartoni belum mengamini soal pengisi kekosongan jabatan puluhan desa itu. Namun demikian, ia tetap optimis penyelenggaraan Pilkades tetap direalisasikan tahun ini.
“Secara teknis kita sudah siap. Namun berbicara soal kebutuhan anggaran, ini yang menjadi soal. Karena sejauh ini dana untuk Pilkades, daerah baru mempersiapkan kurang lebih Rp 500 juta. Dana itu bersumber dari anggaran pemberdayaan dan tentu sangat tidak mungkin dapat mengakomodir kebutuhan Pilkades secara global,” tuturnya.
Kendati demikian, sambung dia, berbagai upaya akan dilakukan oleh pihaknya untuk memperlancar kegiatan Pilkades ini nantinya. Salah satunya, usulan penambahan dana ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2022.
“Di perubahan nanti mungkin ada gambaran titik terang. Akan tetapi, penambahan akan melewati berbagai tahapan pembahasan oleh pemangku kebijakan antara Legislatif dan Eksekutif,” tutupnya. (dap)
