ANALIS JURNAL – Ancang-ancang pengusutan dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif di tubuh Dinas PUPR-Hub bidang Bina Marga, tampaknya belum disikapi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lebong, menyerahkan dugaan perkara itu ke Inspektorat Daerah (Ipda) Lebong. Sebagaimana ditegaskan Kanit Tipikor Polres Lebong, Iptu Tri Cahyoko saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
“Kami tak bisa gegabah dalam pengusutan tindak pidana korupsi. Tahapan pendalaman sejatinya dilakukan oleh pihak Inspektorat,” cetusnya.
Disinggung munculnya potensi dugaan anggaran fiktif melalui perjalanan dinas, di lingkungan DPUPR-Hub? Kanit enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja, dugaan perkara itu dapat dilakukan pendalaman saat tahun anggaran baru.
“Jika ada perintah dan petunjuk atasan, baru bisa kita proses. Alangkah baiknya, ajukan pendalaman ini ke pihak Inspektorat untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terpisah, Sekdakab Lebong, Mustarani Abidin turut mengarahkan agar perkara kendaraan plat merah untuk ditindaklanjuti oleh bidang aset.
“Sekda maupun Kadis sudah memastikan tidak mengeluarkan SPPD, saat perjalanan dinas Kabid Bina Marga ke wilayah Sumatra Selatan. Terkait operasional plat merah itu, sudah kita arahkan ke bidang aset untuk ditindaklanjuti,” tandasnya. (Jho)
