ANALIS JURNAL – Dugaan backingan (perlindungan, red) jabatan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPR, Haris Santoso, ST oleh Sekda Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si bakal berbuntut panjang. Bukti statemen eks pejabat ASN di Pemkab Lebong itu tampaknya akan menjadi dasar pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Praktisi hukum Hadymon Chaniago, SH, M.Hum menegaskan, bukti statemen pucuk tertinggi ASN di Pemkab Lebong itu sejatinya menjadi atensi pihak berwajib. Aroma rasuah terendus, jika memang lontaran Sekda Lebong itu menuai bukti konkret.
“Kami sudah menerima konsulidasi oleh sejumlah tokoh dari Kabupaten Lebong. Besar kemungkinan bukti yang kami miliki ini akan kami adukan ke pihak berwajib,” ujarnya.
Seturut disampaikan praktisi hukum, Hadymon Chaniago. Pengiat anti rasuah sekaligus pengurus Lembaga Anti Korupsi (LAK), Redho Kurniawan, S.Pd akan turut mendampingi pelaporan. Ia menekankan, praktik rasuah dalam hal ini potensi jual beli jabatan sangat kuat jika mengkaji statemen Sekda Lebong.
Apalagi, sambung dia, belakangan gerbong mutasi pejabat ASN hingga di level kepala sekolah di lingkungan Pemkab Lebong dibawah pimpinan Bupati Kopli Ansori mulai ketara.
“Bisa jadi ada skenario dalam agenda mutasi di tubuh Pemkab Lebong. Perlu ditelaah, posisi ASN yang dipromosikan di jabatan strategis apakah sudah berdasarkan aturan. Contoh kecilnya, jabatan Camat malah dipromosikan kepada ASN yang berbasis sector pendidikan,” jelasnya.
Hanya saja hingga berita ini dipublikasikan (pukul 16.00 WIB, kemarin), belum ada klarifikasi dari Sekda Lebong. Baik disambangi di ruang kerjanya maupun berupaya via seluler. (Jho)
