ANALIS JURNAL – Kolaborasi Bupati Lebong, Kopli Ansori dan wakilnya Fahrurrozi menjadikan daerah ini bahagia dan sejahtera, kembali terbukti. Dibawah kepemimpinan dua sosok krusial yang memiliki kans besar ini, Kabupaten Lebong berhasil menorehkan prestasi gemilang. Tak tanggung-tanggung, setelah berhasil meraih prestasi atas predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (KSPP) nomor Wahid se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021. Kini Kabupaten Lebong atas kerja keras pemerintah daerah, berhasil menduduki posisi ke-8 dari 416 Kabupaten se-Indonesia atas penilaian KSPP.
Atas prestasi ini pula, secara langsung, Kamis (13/1) Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto menyerahkan piagam penghargaan tertinggi terhadap prestasi Pemkab Lebong dan diterima langsung oleh Bupati Kopli.
Bupati Lebong, Kopli Ansori menegaskan, torehan prestasi yang diterima Pemkab Lebong ini sejatinya bukan hanya suatu kebangaan. Melainkan patut menjadi cambuk motivasi agar para jajaran ASN di lingkungan Pemkab Lebong lebih meningkatkan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat. Dimana pelayanan publik merupakan salah satu indikator, penilai kerja ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
“Prestasi ini buah kerja keras kita semua. Dalam hal ini jajaran OPD dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Saya mengapresiasi dan berterimakasih atas kesadaran dan etos kerja para jajaran OPD, khususnya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Namun demikian prestasi ini jangan membuat kita jumawah. Namun lebih kepada koreksi agar tugas dan fungsi masing-masing ASN semakin ditingkatkan,” ucap Kopli, kemarin.
Pria yang dikenal aktif bersosialisasi ke masyarakat ini menyebut, torehan nomor Wahid dalam penilaian KSPP ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Apalagi mampu bangkit dan menduduki barisan 10 besar nasional. Tentu tekad, perjuangan, kerja keras dan doa para jajaran OPD menjadi dasar awal keberhasilan ini.
“Prestasi ini harus dapat dipertahankan. Namun yang paling penting, tingkatkan pelayanan terbaik setiap OPD ke masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala ombudsman RI perwakilan Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto, menjelaskan indeks keberhasilan Pemkab Lebong ini berdasarkan capaian nilai yakin 97,65. Ia menuturkan item penilaian itu meliputi ketersediaan kepatuhan layanan di OPD pelayanan publik, meliputi, Dinas Dukcapil, Dinas PTSP, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Ia menambahkan untuk Tahun 2022 ini standar penilaian akan lebih kompleks lagi. Dalam hal ini, indeks persepsi maladministrasi, mulai dari ketersediaan standar layanan, feedback pengguna layanan, dan kompetensi penyelenggara
“Harapan saya, seluruh OPD di Kabupaten Lebong semakin mengedepankan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Bukan hanya OPD yang menjadi objek penilaian,” pungkasnya. (Jho)
