LEBONG – Reputasi legislatif di Kabupaten Lebong, kembali di uji. Setelah disebut tak memiliki kapasitas terkait aset kendaraan di tubuh Dinas PUPR-Hub Lebong, oleh Joni Prawinata, selaku pucuk pimpinan di OPD itu belum lama ini. Kini permasalahan atas statement Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Haris Santoso, ST memantik “uji nyali” terhadap elektabilitas wakil rakyat, di bumi Swarang Patang Stumang tersebut.
Dimana informasi terhimpun, Haris dalam statementnya di salah satu media lokal, secara gamblang menyebut anggota DPRD Lebong asal bunyi (asbun, red) terkait klaim pengalihan pembangunan jalan Tanjung Agung – Nangai Tayau yang diutarakan wakil rakyat di daerah belum lama ini.
Informasi terhimpun Analis Jurnal, suhu panas soal sindiran Kabid Bina Marga mulai muncul kepermukaan. Sanking diduga telah dirundung emosi, Senin (21/3) DPRD Lebong langsung menggelar rapat tertutup di ruang rapat Sekretariat DPRD Lebong. Menariknya, di dalam ruang rapat yang berisi para anggota dewan dan “eksekutor” utama yakni Kabid Bina Marga, suhu panas kian ketara. Diduga emosi membuncah, suara gaduh bahkan terdengar lantang bunyi gebrak meja, terdengar hingga ke luar ruang rapat.
Telisik demi telisik, Haris Santoso tak luput dari berbagai pertanyaan. Cercaan soal statement asbun pun, satu-persatu diutarakan oleh anggota dewan yang hadir. Atensi dewan pun memantik reaksi Haris Santoso. Dihadapan anggota DPRD Lebong, Haris dikabarkan mengakui terkait pernyataan asbun tersebut.
Ketua DPRD Lebong, Charles Ronsen, S.Sos dikonfirmasi tak menampik pemanggilan terhadap Kabid Bina Marga itu. Ia mengklaim pemanggilan ini buntut sindiran Kabid Bina Marga sekaligus untuk klarifikasi atas pernyataan itu.
“Iya dia (Haris, red) sudah mengakui atas pernyataannya tentang asbun itu,” akunya.
Disinggung langkah preventif lanjutan? Politisi yang memiliki kans kuat di daerah itu memastikan kembali akan melayangkan pemanggilan kepada pihak DPUPR-Hub. Pemanggilan ini bersamaan dengan polemik paket proyek infrastruktur jalan yang diduga dialihkan pekerjaannya.
“Belum kami tetapkan. Namun dalam pekan ini, pertemuan itu akan dilaksanakan. Pokok pembahasan tentu soal proyek jalan Tanjung Agung – Nangai Tayau,” tuturnya.
Senada, anggota DPRD Lebong dapil II, Rinto Putra Cahyo mengamini agenda pemanggilan kedua itu. Ia menegaskan, persoalan pengalihan pembangunan jalan Tanjung Agung – Danau Liang memang perlu dibahas secara intens.
“Sekda, Bappeda dan Inspektorat akan dilibatkan dalam pertemuan kedua nanti. Kita akan bedah secara rinci apakah benar sesuai aturan dan regulasi, terkait pengalihan paket proyek di tubuh PUPR itu. OPD yang membidangi, kami harap mempersiapkan jawaban berdasarkan aturan yang ada,” tandasnya. (Oce)
