Pimpinan Dewan sedang mendengar laporan eksekutif
BENGKULU UTARA – Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), mulai diseriusi untuk dieksekusi di daerah. Bersamaan proyeksi program itu, lembaga DPRD Bengkulu Utara (BU) bersama pihak eksekutif melakukan rapat kerja. Dilaksanakan pada 19 September, rapat kerja itu digelar untuk membahas kerangka Rancangan peraturan daerah (Ranperda) realisasi RIPK Tahun 2022 – 2042.
Pantauan Analisjurnal.com, mewakili eksekutif hadir asisten II Setkab BU bersama perwakilan pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan tim ahli dari Universitas Bengkulu.
Wakil Ketua I DPRD BU, Juhaili, S.IP disela-sela memimpin rapat kerja menyampaikan, dalam pembahasan ini nantinya akan kembali meminta pendapat akhir fraksi guna merumuskan agenda program tersebut.
“Skema program ini sudah diketahui bersama. Tinggal bagaimana pandangan setiap fraksi, untuk menselaraskan kemufakatan sebelum menyesuaikan anggaran ke tahap realisasi,” ungkapnya.
Instrumen untuk mewujudkan program jangka panjang, tentu harus dibarengi dengan pembahasan bersama. Menitikberatkan azas manfaat jangka panjang, tentu persepsi antara komponen harus selaras.
“Setelah disahkan menjadi peraturan daerah, tentu tinggal menunggu tahap eksekusi. Namun untuk menjurus ke sana, perlu terjadi kemufakatan dan diawali pandangan setiap fraksi,” tuturnya.
Kendati demikian, Juhaili berpendapat lembaga DPRD BU akan selalu berkomitmen mendukung program eksekutif dalam mendongkrak pembangunan daerah.
“Sinergisitas ini sejatinya terbina dengan erat. Antara eksekutif dan legislatif di daerah,” tandasnya.
