BENGKULU. ANALIS JURNAL – Proyeksi Pemprov Bengkulu menjadikan Pulau Enggano sebagai objek pengembangan lahan perkebunan sawit, menuai kritik sejumlah pihak. Eksekutif di provinsi dan Pemkab Bengkulu Utara sebagai pemilik wilayah, diminta untuk melakukan kajian secara responsif terkait wacana itu. Demikian disampaikan Wakil Ketua (Waka) II DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin kepada wartawan ini.
“Perlu pemetaan secara komprehensif. Maka harus hati-hati dalam merekomendasikan ataupun memberikan izin, terhadap usaha budidaya skala industri ini,” katanya.
Senator RI ini menilai, invasi perkebunan sawit selalu menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan hutan yang dahsyat. Kendati secara aspek ekonomi, tentu juga membawa dampak baik. Namun kelestarian lingkungan hutan yang kaya akan biodiverditas adalah kekayaan yang sesungguhnya yang harus dijaga.
“Untuk objek zona garapan yakni Pulau Enggano, saya kira tak relevan,” ujarnya.
Eks Gubernur Bengkulu ini turut mengapresiasi keputusan masyarakat adat Pulau Enggano yang secara kolektif menolak wacana pengembangan perkebunan kelapa sawit itu. Apalagi, sambung dia, potensi Enggano terlalu besar untuk hanya sekedar dijadikan perkebunan sawit yang merusak ekosistem.
Ia menambahkan, pihaknya turut mendesak dan meminta pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memberikan perhatian khusus dan mengembangkan potensi wisata alam di pulau Enggano.
“Sebaiknya kawasan Pulau Enggano dijadikan sebagai GeoPark Global yang melibatkan masyarakat petani setempat mengembangkan konsep agroforestry. Itu akan sangat ikonik bagi Indonesia khususnya Bengkulu,” demikian Sultan. (Mira)
