ANALIS JURNAL – Transparansi dalam pengelolaan dana desa, menjadi keharusan agar potensi praktik korupsi dapat diminimalisir. Salah satu cara, penempatan daftar APBDes sesuai Intruksi pemerintah pusat terhadap seluruh pemerintah desa. Menariknya, dugaan minimnya transparansi malah terjadi di Desa Tangua Kecamatan Uram Jaya.
Pantauan wartawan, tak terlihat papan APBDes di area kantor desa yang kabarnya masuk area rumah pribadi kepala desa setempat.
Inspektur Inspektorat daerah Lebong, Jauhari menegaskan transparansi APBDes mutlak harus dilakukan. Pemasangan papan informasi APBDes, menjadi salah satu corong transparansi pengelolaan dana desa.
“Apalagi pemerintah sudah sejak lama menggalakan agar desa memasang papan APBDes. Jadi kalau ada desa yang tidak memasang APBDes secara umum, itu tentu salah,” ujarnya.
Sementara itu, Frengki pemuda Kabupaten Lebong berpendapat serupa. Ia menilai, seturut dengan intruksi Presiden soal transparansi dana desa. Pemasangan papan APBDes tentu bersifat wajib dan harus dilakukan oleh setiap desa.
“Kalau tidak ada papan APBDes, malah semakin kuat kecurigaan ada permainan dalam pengelolaan dana desa. Desa-desa yang tak menempatkan papan APBDes, sejatinya harus diwarning,” tandasnya.
Hanya saja hingga berita ini terekspose, wartawan ini belum mendapatkan klarifikasi dari Burhan Dahri, SH. Dikonfirmasi via seluler dan langsung disambangi dikediamannya, tak dapat ditemui.
