PAUD Bunda Salma Luput dari Perhatian Pemerintah Desa.
BENGKULU TENGAH – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bunda Salma di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Provinsi Bengkulu, luput dari perhatian pemerintah desa.
Informasi diperoleh, PAUD sebagai sekolah jenjang pertama dalam dunia pendidikan yang berdiri sejak 7 tahun silam itu, memiliki 7 orang pengajar dan 22 siswa-siswi di tahun ajaran 2023-2024 ini.
Bahkan, alumni dari PAUD ini kini sudah menduduki kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kendati demikian, sejak dua tahun terakhir kondisi memperihatinkan dialami PAUD Bunda Salma.
Pasalnya, PAUD yang berdiri sejak 2017 lalu itu, diduga tidak diperhatikan oleh pemerintah desa setempat.
Hal ini seperti yang disampaikan, Ketua DPD Ormas Bidik Provinsi Bengkulu, Zamhori kepada Analisjurnal.com, Kamis (25/4/2024).
Zamhori membeberkan, berdasarkan informasi dari kepala PAUD kepada dirinya, bahwa PAUD Bunda Salma kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Desa Pekik Nyaring.
“Mirisnya sejak dua tahun terakhir, para pengajar tidak lagi mendapatkan bantuan insentif dari program dana desa,” ungkapnya.
Menurut Zamhori, berpedoman pada Permendes Nomor 8 Tahun 2022, tentang prioritas pengunaan dana desa yang dialokasikan untuk pendidikan tahun 2023 dapat dipergunakan untuk pengasuhan anak, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana satuan PAUD termasuk buku, peralatan belajar dan wahana bermain.
Selain itu, sambung Zamhori, dalam Permendes itu, disebutkan pembiayaan pendidikan melalui pengunaan dana desa juga dapat digunakan untuk bantuan insentif pengajar Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Belajar Keagamaan, Taman Belajar Anak dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Permendes Nomor 8 Tahun 2022 itu kan sudah jelas,” cetusnya.
Atas kejadian ini, Zamhori meminta kejelasan dan kebenaran mengapa bantuan insentif pengajar PAUD itu tidak direalisasikan oleh pemerintah desa.
“Jika benar, pihak desa harus memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas tidak diprioritaskannya fasilitas PAUD tersebut,” tegas Zamhori memungkas.
Sayangnya, hingga berita ini diekspos, Kepala Desa Pekik Nyaring belum berhasil dikonfirmasi.
