ANALIS JURNAL – Paket proyek pembangunan pelapis tebing di Desa Dusun Rajo Kecamatan Lais, menyisahkan permasalahan. Selain tidak diketahui sumber dana, paket proyek itu saat ini mangkrak. Bahkan fisik bangunan yang baru saja rampung, rusak berat.
Kepala Desa (Kades) Dusun Rajo, Suroyo mengklaim hingga saat ini pihaknya pun tak tahu adanya pengerjaan pelapis tebing itu. Bahkan pihak pelaksana pun tak diketahui.
“Apalagi soal sumber dana. Kami juga tidak tahu,” ujarnya.
Tak sedikit pula, warga mempertanyakan dan memprotes proyek itu. Ini buntut ketiadaan fungsi warga sekitar.
“Tak satupun warga yang bekerja di proyek itu,” akunya.
Ia menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi ke pemerintah kecamatan. Tujuannya untuk mengetahui asal dan sumber dana paket proyek itu. Menariknya, Suroyo mengakui pihak kecamatan pun tak mengetahui adanya paket proyek itu.
“Mau kami laporkan ke pihak terkait. Karena jelas proyek itu dikerjakan asal-asalan. Ditambah sejak dibangun, tidak ada papan informasi kegiatan. Masalahnya ditakutkan material di lokasi hilang dicuri,” tuturnya.
Sementara itu, PUPR Provinsi Bengkulu melalui bidang pengawasan, Ari turut mengamini soal proyek siluman itu. Ia pun berdalih pihaknya tak mengetahui soal dana atau paket kegiatan itu.
“Tidak tahu saya mas. Bukan satu paket dengan fisik drainase di Desa Air Padang,” jelasnya.
Terpisah, praktisi hukum. Hadymon Chaniago, SH, M.Hum turut melirik dugaan monopoli anggaran pemerintah dengan dalih agenda proyek. Ia menegaskan perlu dilakukan tindakan konkret, apalagi jika sumber dana itu diperunttukan demi kepentingan masyarakat.
“Jika ada delik pidana, ya seharusnya pihak terkait memproses secara hukum,” pungkasnya.
