BENGKULU UTARA – Situasi sengketa Pilkades di Bengkulu Utara (BU), tampaknya mulai ditunggangi sejumlah kepentingan. Bahkan muncul dugaan praktik rasuah terhadap salah satu calon kepala desa (Cakades), dari 11 desa yang turut menggugat hasil kontestasi kepala desa itu. Tak tanggung-tanggung, dugaan praktik rasuah dengan dalih memperjuangkan aspirasi terkait sengketa Pilkades itu, diduga dilakukan oleh oknum di tubuh lembaga legislatif di daerah.
Penelusuran Analisjurnal.com praktik rasuah itu diduga dilakukan oleh oknum dewan berinisial D. Dimana diduga memanfaatkan situasi, D dikabarkan meminta sejumlah uang kepada salah satu penggugat. Dalam hal ini, salah satu calon kepala desa. Uang nominal Rp 10 juta, sesuai permintaan D, akhirnya diserahkan oleh oknum Cakades. Uang itu versi D, diklaim sebagai apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh lembaga legislatif melalui komisi yang membidangi atas persoalan itu.
Usut punya usut, setelah kedok dugaan pencatutan institusi lantaran sinyalir praktik rasuah terbongkar. D diduga kembali menyerahkan uang tersebut ke oknum Cakades.
Oknum Cakades berinisial SK, tak menampik terkait penyerahan sejumlah uang kepada oknum dewan itu.
“Kata beliau (D, red) uang itu akan diberikan ke pihak Komisi I DPRD BU. Karena telah mengurusi soal permasalahan Pilkades, termasuk gugatan dari desa saya. Tahu-tahu, uang yang saya berikan itu, malah dikembalikan,” ungkap SK.
Menariknya, D tak lain oknum dewan BU dikonfirmasi wartawan tak menampik kabar yang justru bakal mencoreng Marwah lembaga wakil rakyat itu. Secara gamblang pula, D berdalih uang itu sebagai bentuk terimakasih kepada pihak Komisi I DPRD BU.
“Uang itu, merupakan uang pribadi saya. Dia (SK, red) akan menggunakan uang itu untuk diserahkan ke komisi membidangi. Tapi sudah saya kembalikan lagi ke bersangkutan,” dalihnya.
Diakhir wawancara di ruang kerjanya pula, D meminta awak media untuk tidak mengekspose dugaan praktik rasuah itu.
“Kito ini masih sanak. Jangan diekspose lah,” singkat D mengakhiri wawancara. (Jho)
