BENGKULU UTARA – Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih menjadi temuan dilapangan. Kondisi ini turut diamini oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bengkulu Utara (BU), Markisman saat dikonfirmasi Analisjurnal.com.
“Soal SPPT ganda, memang jadi permasalahan dari tahun ke tahun,” akunya.
Ia menyebut, pemutahiran data SPPT belum dapat dilakukan. Meningat, untuk pemutahiran data itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
“Keterbatasan anggaran menjadi tolak ukur tidak dilakukannya pemutahiran data SPPT,” ujarnya.
Disinggung soal objek pajak yang terindikasi bermasalah? Eks Kepala Dinas Perikanan BU tak menampik kondisi itu. Ia menjelaskan, biasanya objek lahan yang tidak sinkron terhadap objek SPPT.
“Lahan sudah dijual namun SPPT masih atas nama pemilik lahan pertama. Itu menjadi persoalan pelik di lapangan,” akunya.
Ia menambahkan, kolaborasi untuk mencapai target PBB juga melibatkan unsur pemerintah desa. Untuk itu, ia mengimbau agar pemerintah desa lebih kooperatif mendukung kampanye masyarakat taat pajak.
“Mari taat pajak,” pungkasnya. (Jho)
