BENGKULU UTARA – Pengembangan kualitas di sector pariwisata di Bengkulu Utara (BU), tampaknya akan sulit dilakukan. Pasalnya, sejak tiga tahun terakhir, OPD terkait tak mendapatkan suntikan dana untuk pembangunan sector pariwisata. Mirisnya lagi, alokasi untuk pembenahan infrastruktur aset daerah itu juga tidak diakomodir.
Kepala Dinas Pariwisata BU, Kardo Manurung, S.Pd, M.Pd tak menampik kabar ini. Ia menyebut, untuk peningkatan infrastruktur di lokasi wisata seperti air terjun Kemumu tak dapat dilakukan. Mengingat sejak Tahun 2019 hingga sekarang, pembiayaan untuk pembangunan sector pariwisata tidak dialokasikan oleh daerah.
“Tidak ada kegiatan deg. Bergerak pun agak susah. Karena tidak diakomodir di APBD. Apalagi mau membangun wisata, sampai saat ini kami tak dapat berpekulasi,” akunya.
Disinggung setoran retribusi dari tempat wisata di daerah? Eks kepala sekolah (kepsek) ini tak menampik hal itu. Hanya saja retribusi itu bersifat PAD. Untuk fungsi membangun infrastruktur wisata, sangat tidak mungkin untuk diakomodir.
“Sifatnya pendapatan daerah. Untuk objek wisata yang dikelola mandiri seperti di Desa Padang Jaya, tidak ada retribusi untuk daerah,” ujarnya.
Disinggung program yang didanai APBN? Kardo mengaku sejauh ini belum ada informasi soal kucuran dana melalui oleh pemerintah pusat ke daerah. Sehingga untuk penataan demi menambah daya tarik tempat wisata, perlu inovasi dari pengelola wisata itu sendiri.
“Dana APBD Tahun 2022 yang kami terima hanya Rp 350 juta. Tentu anggaran itu hanya mampu mencover operasional dan kegiatan kantor saja,” demikian Kardo. (Jho)
